POJOK INFORMASI APARATUR

PERATURAN KEPEGAWAIAN

UNDANG - UNDANG & PERATURAN PEMERINTAH

• Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Undang - Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

• Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
• Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
• Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
• Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol
• Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru
• Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru
• Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pemindahan, Pengangkatan dan Pemberhentian PNS
• Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
• Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2010 tentang Kenaikan Pangkat PNS
• Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja PNS
• Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS mencapai Usia Pensiun
• Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan kematian
• Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
• Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK

PERATURAN KEPALA LAN :

• Perkalan 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Widyaiswara
• Perkalan 18/2014 tentang Pedoman Peneyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol 1, 2, 3 yang diangkat dari K1/K2
• Perkalan 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Diklat Golongan I, II dan III, K1 dan K2
• Perkalan 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat PIM III
• Perkalan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat PIM IV
• Perkalan 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Widyaiswara
• Perkalan 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara
• Perkalan 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol. III
• Perkalan 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol. I dan II
• Perkalan 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Diklat PIM dan Prajabatan
• Perkalan 3 Tahun 2017 tentang Rincian Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara
• Perkalan 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara
• Perkalan 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik
• Perkalan 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan PNS dalam Jabatan WI melalui Penyesuaian/Inpassing
• Perkalan 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang
• Perkalan 16 Tahun 2017 ttg Perubahan atas Perkalan 10 Tahun 2015 pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan Honorer
• Perkalan 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
• Perkalan 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II

PERATURAN MENTERI dan SETINGKAT

• Perka BKN 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kecelakaan Kerja
• PermenPAN-RB 22 Tahun 2014 tentang Jabfung WI dan Angka Kreditnya
• Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN
• PerkaBKN 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

• Pergub 153 Tahun 2007 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi utk Naik Haji
• Pergub 108 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Daerah
• Pergub 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
• Pergub 140 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin
• Pergub 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transport bagi Pejabat Struktural
• Pergub 129 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transport bagi Pejabat Struktural
• Pergub 184 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pergub 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transport bagi Pejabat Struktural
• Pergub 18 Tahun 2015 tentang Kode Etik ASN
• Pergub 202 Tahun 2015 tentang Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi
• Pergub 186 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Prosedur Pemberian Cuti PNS
• Pergub 29/2017 tentang Penerapan E-Learning dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN
• Pergub 110/2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi SDM
• Pergub 111/2017 tentang Tugas Belajar
• Pergub 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian
• Pergub 409 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah
• Pergub 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Cuti
• Pergub 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelaksana
• Pergb 52 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pegawai Negeri Berprestasi
• KepGub 837/2017 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN
• KepGub 1429/2017 tentang Peta Kebutuhan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta 2017 - 2018
• Pergub 130 Tahun 2017 tentang Jenis dan Aktivitas Kinerja Daerah
• Pergub 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Pergub 409 tentang TKD
• Pergub 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga pergub 409 tentang TKD
• Pergub 56 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Kepala sekolah, Wakil, Pengawas, Guru

 

LAINNYA

• SE Bersama Kemenkeu dan BKN 19 Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun

PERATURAN KEUANGAN

• Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan
• Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang

PERATURAN TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA

• Peraturan Presiden 16/2018 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
• Peraturan Lembaga LKPP 7/2018 ttg Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
• Peraturan Lembaga LKPP 8/2018 ttg Pedoman Swakelola
• Peraturan Lembaga LKPP 9/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
• Peraturan Lembaga LKPP 10/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Tender/ Seleksi Internasional
• Peraturan Lembaga LKPP 11/2018 ttg Katalog Elektronik
• Peraturan Lembaga LKPP 12/2018 ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Lembaga LKPP 13/2018 ttg Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat
• Peraturan Lembaga LKPP 14/2018 ttg Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
• Peraturan Lembaga LKPP 15/2018 ttg Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
• Peraturan Lembaga LKPP 16/2018 ttg Agen Pengadaan
• Peraturan Lembaga LKPP 17/2018 ttg Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Lembaga LKPP 18/2018 ttg Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Lembaga LKPP 19/2018 ttg Pembangunan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Semoga Bermanfaat :)
Salam :*